Kritik Terhadap Ujian Nasional

Di Kompas (edisi 30/11/09), ada dua tulisan menarik dalam kolom Opini. Kedua tulisan mengambil topik yang sama, penolakan terhadap Ujian Nasional (UN).Tulisan pertama menolak usaha pemerintah dalam melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah menjatuhkan vonis berupa penghentian UN. Sedang tulisan kedua, mengupas kelemahan UN lewat kajian singkat terhadap kehebatan-kehebatan yang selama ini digadang-gadangkan oleh para pembela UN. 

Dalam tulisan pertama, Bung St. Kartono mempertanyakan sikap Kementrian Pendidikan Nasional (DikNas) yang tetap bersikeras untuk melakukan PK terhadap keputusan MA yang keluar pekan lalu, padahal, DikNas sudah tiga kali kalah dalam sidang pengadilan sebelumnya. Entah kenapa DikNas masih percaya kalau UN adalah cara yang benar dan baik dalam meningkatkan mutu pendidikan, mutu kecerdasan pelajar, di Indonesia. Padahal, kenyataan yang terjadi di lapangan justru menunjukan sebaliknya.

Mutu pelajar bukan ditentukan oleh hasil UN melainkan dari baik tidaknya pelaksanaan kegiatan mengajar belajar di lapangan. Dengan kata lain, sebaik apapun soal UN dibuat, mutu pelajar Indonesai tidak akan berubah banyak jika masih saja terpetik berita mengenai sekolah yang rubuh. Logikanya, bagaimana mungkin murid sekolah belajar dengan baik jika mereka selalu was-was dengan kemungkinan rubuhnya atap gedung sekolah, yang terkadang juga menelan korban jiwa dari pihak murid sendiri. Jika murid tidak bisa tenang dalam belajar, jangan pula mengharapkan guru akan bekerja dengan lebih baik pula. Itu baru satu hal. Hal lainnya adalah kesulitan akses murid terhadap sekolah. Di daerah pedalaman, masih banyak murid sekolah yang harus menempuh jarak puluhan kilometer jauhnya hanya untuk belajar di sekolah. Perjalanan ini sangat menguras fisik, makan waktu, berjalan puluhan kilometer, melewati rintangan alam seperti tebing, sungai deras, dll. Sarana prasarana pun masih jauh dari layak. SCTV sekali waktu menyiarkan berita tentang sekolah dasar (SD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) dimana murid hanya memiliki meja belajar di dalam kelas tetapi tidak memilki kursi. Jadilah para murid melakukan kegiatan belajar selama berjam-jam di kelas dalam kondisi berdiri, sedang tangan bertumpu pada meja belajar. Layakkah UN menentukan kelulusan murid-murid ini lewat ujian yang cuma berlangsung lima hari?

Tulisan kedua, oleh Nona Elin Driana, menunjukan kelemahan UN dengan cara membandingkan manfaat UN yang selama ini didengung-dengungkan banyak pendukungnya dengan hasil-hasil penelitian terhadap hal serupa yang dilakukan di luar negeri. Dari hasil penelitian terhadap mahasiswa di beberapa universitas di Amerika Serikat (AS), ada sebuah kenyataan yang menunjukan bila para peraih nilai tinggi dalam SAT, semacam ujian masuk perguruan tinggi di AS, ternyata memiliki indeks prestasi yang kurang baik dibandingkan dengan temannya yang memiliki skor SAT rendah. Lewat penelusuran lebih lanjut, mahasiswa yang memiliki nilai stabil sewaktu SMA ternyata kemampuan akademisnya di universitas tetap stabil. Di lain pihak, mereka yang indeks nilanya turun naik di sekolah, memiliki indeks prestasi (IP) yang sama tidak teratur. Dari fakta tersebut ditarik kesimpulan bahwa nilai tinggi dalam SAT tidak berkorelasi dengan nilai seorang siswa saat duduk di bangku kuliah. Di Indonesia, penelitian serupa belum lagi dilakukan secara resmi. Namun, sebuah universitas terkemuka, misalnya Universitas Indonesia (UI), mengakui bahwa mahasiswa yang diterima lewat jalur PMDK, Penelusuran Minat dan Kemampuan, memiliki prestasi akademik yang lebih stabil, nilai tidak naik turun drastis, daripada mereka yang diterima lewat jalur SPMB. Padahal, penerimaan lewat PMDK lebih didasarkan pada pemantauan nilai di rapor secara berkala, dari kelas satu hingga kelas tiga. Sementara mereka yang diterima lewat jalur SPMB, ujian dua hari, malah memiliki prestasi belajar yang tidak stabil, nilai sering naik turun drastis.

Selain contoh sebelumnya, Nona Elin juga berpendapat bahwa ujian terstandarisasi  seperti UN bukanlah alat untuk mengukur prestasi belajar seorang siswa melainkan hanyalah alat untuk mengukur kesejahteraannya. Ini memang masuk akal. Murid-murid dari keluarga kaya atau berkecukupan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan tingkat intelektualitasnya. Dengan kelebihan keuangan orang tuanya, seorang murid bisa mengembangkan dirinya dengan mengikuti berbagai macam kursus–berhitung, musik, bela diri–yang ada di luar rumahnya. Lebih lanjut lagi, orang tuanya bisa menyediakan buku, majalah, dan koran yang sesuai dengan minat anak mereka. Dan pada jaman modern dan berteknologi ini, sang murid memiliki akses terhadap lebih banyak informasi dengan menggunakan internet. Bagaimana dengan mereka yang berasal dari keluarga miskin? Adakah akses mereka terhadap kursus, buku, ataupun internet? Di jaman dulu, masih mungkin untuk mendengar seorang anak miskin meraih prestasi tinggi melampaui anak orang kaya. Tapi, pada jaman canggih sekarang ini, hal seperti itu sudah sulit terjadi. Keterbatasan akses siswa miskin membuat mereka tertinggal jauh dari anak orang kaya. Sepintar apapun murid miskin tersebut, dia selalu tertinggal beberapa langkah dari murid kaya yang kecerdasannya biasa-biasa saja. BukuOutlier karangan Malcolm Gladwell memiliki sebuah bab khusus yang membahas hubungan kecerdasan dan kesuksesan seseorang dengan latar belakang keluarganya. Silahkan membacanya lebih lanjut.

Atas dasar hal tersebut, Nona Elin berpendapat agar UN tidak lagi dijadikan standar kelulusan seorang siswa. Guru sekolah lebih mengenal baik muridnya daripada pemerintah, dalam hal ini DikNas. Jadi, memberikan ujian standar bagi semua murid di seluruh Indonesia adalah sama dengan menganggap setiap murid di Indonesia memiliki kemampuan yang sama, padahal mereka tidak berasal dari latar belakang yang sama.

Secara umum, kedua tulisan ini tidaklah membahas hal baru. Yang bagus adalah tulisan dari Nona Elin yang mengangkat isu mengenai tiadanya korelasi prestasi akademik mahasiswa dengan nilai UN. Kutipannya tentang ujian standar yang lebih mengukur kesejahteraan murid menjadi argumentasi tambahan yang bagus dalam perang debat penghapusan UN.

Yang mengherankan, pemerintah masih bersikukuh mempertahankan UN biarpun sudah kalah di pengadilan, mulai tingkat negeri hingga MA. Apalagi yang masih mereka pertahankan? Mungkinkah ada kepentingan lain dibalik usaha pemerintah ini, seperti pemilik usaha percetakan, pihak pembuat soal, pemilik usaha Bimbel. Padahal, tuntutan utama selama ini bukanlah penghapusan UN melainkan hanyalah pengubahan kriteria UN sebagai alat standar kelulusan. Dulu sudah ada, EBTANas tetapi para murid tidak merasa tertekan lantaran ujian tersebut bukan penentu kelulusan murid. Lebih bagus UN dijadikan alat pemetaan sekolah-sekolah di Indonesia. Dari hasil ujian akan terlihat sekolah mana yang murid-muridnya memiliki kemampuan bagus. Sekolah itu kemudian dijadikan sekolah unggulan. Sedang untuk sekolah-sekolah yang skor UN murid-muridnya rendah perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Mungkin fasilitas mengajar belajar di sekolah tersebut perlu diperbaiki. Kemampuan gurunya perlu ditingkatkan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s