Perlukah Baju Khusus Bagi Tahanan KPK?

Belakangan ini, isu tentang baju khusus terdakwa kasus korupsi mengemuka semenjak ICW mengangkatnya lewat siaran pers mereka. ICW dan KPK telah sepakat untuk memberikan baju khusus ini sebagai upaya untuk membuat para terdakwa ini malu atas tindakan mereka. Harapannya, upaya ini akan menimbulkan efek jera bagi para terdakwa di kemudian hari sekaligus sebagai upaya untuk memperingatkan siapapun yang mencoba untuk melakukan hal serupa.

Gagasan pembuatan seragam khusus ini timbul dari kekesalan dan kegemasan banyak pihak–aparat penegak hukum, media massa, dan masyarakat umum. Kekesalan ini muncul lantaran para terdakwa ini terlihat tenang dan santai meskipun mereka sudah menjadi terdakwa. Para terdakwa ini terlihat rapih, necis, gaya dan glamor. Dengan tingkat kejahatan yang telah mereka lakukan, penggelapan uang miliaran rupiah, terdakwa korupsi malah terlihat santai tanpa kekhawatiran sama sekali. Pendek kata, mereke tidak terlihat seperti sedang dalam tekanan. Kekesalan ini semakin menjadi-jadi ketika Artalina menjadi terdakwa dalam kasus penyuapan terhadap Jaksa Urip. Masyarakat dan media massa lebih menyoroti penampilan Artalina daripada persidangan yang berlangsung. Penampilannya yang modis dengan tata rambut ala salon sama sekali tidak menunjukan sikap seorang terdakwa kasus korupsi.

Dalam hal ini, saya menganggap pembuatan kasus korupsi sangatlah tidak perlu karena itu cuma memboroskan anggaran negara, mendiskriminasikan para terdakwa kasus korupsi, dan merendahkan martabat manusia.

Untuk apa ICW dan KPK repot-repot memikirkan pembuatan seragam khusus ini? Lebih baik tenaga dan waktu yang mereka miliki dicurahkan untuk melakukan hal yang lebih berguna, mengangkat kasus korupsi yang belum terdeteksi atau membantu Kejaksaan dalam mencarikan bukti-bukti baru untuk pengusutan kasus korupsi. Pembuatan seragam ini cuma memboroskan anggaran KPK saja. Sel tahanan khusus saja masih meminjam pada Kepolisian atau Kejaksaan, masih memikirkan seragam pula. KPK pasti tidak akan membuat seragam ini karena lembaga ini bukan perusahaan konveksi. Jadi, penjahitan seragam akan dikontrakan pada perusahaan tertentu. Perusahaan yang mendapat kontrak ini pastilah harus melewati proses tender yang makan waktu tidak sedikit. Pembuatan rancangan seragam pun sudah menelan biaya tersendiri.

Alasan lainnya, terdakwa kasus korupsi, seperti terdakwa kasus lainnya, memilik hak yang sama di muka hukum. Jika terdakwa seperti Artalina, Emir Faisal, Urip, dll harus memakai seragam khusus dalam persidangan, maka terdakwa kasus lainnya pun harus mengalami hal yang sama. Kenapa terdakwa dalam kasus pidana seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, narkotika dan lainya bisa tampil dengan baju sipil sementar kasus korupsi tidak boleh. Ini adalah sebuah bentuk diskriminasi. Apabila alasannya karena para terdakwa sudah melakukan kejahatan yang merugikan bangsa negara dalam jumlah yang besar kenapa Imam Samudra, Amrozi, dan konconya dikecualikan dari peraturan tersebut. Kejahatan para teroris ini tidak kalah kejinya dari kasus korupsi miliarang rupiah. Ratusan nyawa tercerabut dari raga lewat ulah pemboman yang mereka lakukan. Tidakah hal itu lebih menyakitkan, setidaknya untuk keluarga para almarhum dan almarhumah. Selama terdakwa kasus lain berhak tampil dengan pakaian layaknya orang biasa maka terdakwa kasus korupsipun tidak boleh mendapat perlakuan diskriminatif dalam hal berpakaian.

Seperti yang bisa dilihat dalam acara berita ataupun filem, di luar negeri, para terdakwa tampil di muka pengadilan dalam baju sipil, mengenakan kemeja, dasi, celana atau rok, dan terkadang dengan jas. Ini menunjukan bahwa para terdakwa, belum terpidana, berhak tampil dengan penuh martabat. Bahkan di Amerika, ada peraturan atau UU yang mengharuskan pengadilan menyediakan pakaian yang pantas bagi terdakwa apabila ia tidak memiliki satupun. Jika itu berarti harus membeli pakaian yang baru, jaksa harus membelikan baju bagi terdakwa dari toko. Seluruh biaya pengadaan pakaian nantinya akan ditanggung negara. Dari sini terlihat, meskipun seseorang sudah menjadi terdakwa, wibawa dan martabatnya tetap dijamin. Dengan cara ini, terdakwa tidak tampil di pengadilan seperti orang hina, martabat mereka sebagai manusia tidak direndahkan. Selama keputusan bersalah belum dijatuhkan, seorang terdakwa tetaplah seorang warga negara sipil, terlepas dari jenis kejahatan yang dilakukannya. Para terdakwa kasus kejahatan korupsi di perusahaan Enron saja bisa tampil dengan jas dan dasi, sementara tingkat korupsi yang dilakukan sudah mencapai angka miliaran dolar, bukan rupiah. Karena itu, pemberian seragam khusus bagi terdakwa korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai upaya untuk merendahkan martabat dan wibawa seorang manusia.

Dari sekian banyak alasan yang dikemukanan KPK dan ICW, ada seorang pejabat yang bergumentasi kalau usulan pengenaan seragam khusus ini muncul setelah mendapat inspirasi dari pengadilan para terdakwa kasus terorisme di penjara Guantanamo. Wa kak kak kak. Kok penjara Guantanamo jadi acuan. Justru penjara dan pengadilan Gunatanamo adalah contoh buruk dari pelanggaran HAM jaman moderen. Di sana, semua orang malah mendapat perlakuan yang buruk dan proses peradilannya pun sangat diragukan oleh para pemerhati HAM. Terdakwa kasus korupsi jangan disamakan dengan kasus terorisme. Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrozi cs saja bisa pakai peci, baju koko dan celana di ruang pengadilan. Masak, Urip, Artalina, Emir Faisal, dan lainnya justru harus pakai seragam khusus. Piye toh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s