Debat Bukan Budaya Orang Indonesia

“Debat Yang Bukan Perdebatan”, kalimat itu adalah headline dari koran Kompas hari Jumat, 19 Juni 2009. Artikel tersebut mengulas acara debat presiden yang dilakukan pada malam sebelumnya yang mana juga disiarkan secara langsung lewat televisi dan radio. Sayangnya, acara debat yang dinanti-nantikan dengan penuh semangat oleh sebagian besar rakyat Indonesia menjadi anti-klimaks dari persaingan sengit dari para capres Indonesia yang selama ini terjadi dalam masa kampanye. Dalam masa kampanye para capres melakukan aksi saling menyerang terhadap hasil kerja masing. Tidak hanya itu, mereka juga melakukan aksi klaim atas keberhasilan dalam bidang-bidang tertentu–kestabilan ekonomi, program bantuan rakyat kecil, pemberantasan korupsi, penyelesaian konflik antar etnis–serta mengumbar janji-janji mengenai apa yang akan dilakukan saat salah satu dari capres kini terpilih dalam pemilu. Sayangnya, semua hal tersebut seolah sirna begitu saja dalam acara debat capres. Acara saling menyerang antar kandidat presiden dalam hal agenda pemerintahan, prestasi kerja, dan janji politik justru menghilang. Saat satu kandidat membabarkan rencananya apabila nanti terpilih, kandidat yang lain justru mengiyakan pendapat saingannya. Lucunya, setiap kandidat terlihat saling mendukung kebijakan masing-masing. Satu-satunya hal yang dalam kampanye masih bertahan dalam acara debat tempo hari hanyalah aksi sindir menyindir. Kejadian ini menunjukan jelas bahwa berdebat belum lagi menjadi budaya masyarakat Indonesia karena ini adalah hasil didikan sejak kecil, adanya pemahaman yang keliru tentang kegiatan berdebat, dan akibat indoktrinasi falsafah musyawarah untuk mufakat.

 

Berdebat bukanlah kebiasaan yang mudah ditemui dalam keluarga Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak di Indonesia dibiasakan secara sadar untuk selalu mendengarkan orang tua. Walaupun seorang anak boleh berpendapat, dia mendapatkan keharusan tidak langsung untuk mengiyakan dan melakukan apa yang dikatakan orang tuanya. Jika anak itu berbeda pendapat, orang tuanya akan memaksakan pendapat mereka pada sang anak, meskipun perkataan anaknya benar. Apabila si anak bersikeras, orang tua menganggap si anak membangkang dan menghukumnya, jika perlu dengan kekerasan. Berbeda pendapat acap kali dianggap sebagai sikap yang tidak sopan dan tercela, terlepas dari tujuan yang ingin dicapai sang anak. Dalam kondisi ini, anak pun tumbuh dewasa dengan kesadaran mereka tidak boleh berbeda pendapat dengan orang tua. Sebagai hasilnya, sering kali terdengar keluh kesah dari anak muda mengenai suara mereka yang kurang didengar oleh orang tua mereka. Selalu kemauan orang tua tetapi bukan keinginan anak menjadi keluhan lazim yang terdengar dari anak remaja. Berdebat dengan orang tua menjadi hal tabu yang tidak hanya ada di dalam ruang lingkup keluarga tapi juga berlanjut hingga ke sekolah, universitas dan juga kantor. Banyak guru di Indonesia yang mudah tersinggung apabila didebat muridnya. Padahal sang murid tidak sengaja melakukannya. Di kampus juga masih terdapat dosen, bahkan yang berpangkat Profesor sekalipun, yang dapat marah bila beradu argumentasi dengan mahasiswanya. Dalam perjalanan saya di komplek FIB UI, saya pernah membaca sebuah imbauan dalam bentuk poster tentang perlunya mahasiswa untuk menjaga tingkat berpikir kritis mereka terhadap perkataan dosen. Mahasiswa diminta lebih mendengar perkataan dosen dan menghargai pendapat mereka. Saya hanya geleng-geleng kepala saat membacanya, tidak menyangka hal seperti ini masih ditemukan di universitas sekaliber UI. Dalam lingkup kerja profesional, jarang sekali ada cerita tentang atasan yang mampu beradu argumentasi dengan bawahannya, staff, atau pegawai rendahan dengan sikap berkepala dingin tanpa kehilangan kendali emosi. Yang lazim terdengar, saat ada perdebatan, atasan jarang mau mendengar dan tetap memaksakan pendapatnya pada bawahan. Sering kali mereka kehilangan emosi dan memaki-maki atau menyindir bawahannya apabila mereka merasa terpojok dalam beradu argumentasi dengan bawahannya. Atasan-atasan seperti ini bukan cuma yang berposisi sebagai mandor atau kepala bagian tapi juga manajer dan bahkan direktur. Anehnya lagi, tidak sedikit pula dari atasan ini yang lulusan dari universitas luar negeri (?).

 

Debat masih sulit dibudayakan karena masih adanya tiga persepsi keliru tentang kegiatan berdebat. Persepsi keliru pertama adalah debat disalah pahami seperti kegiatan bertengkar. Padahal, debat adalah sebuah dialog yang tidak berbeda jauh dengan perbincangan santai antar teman. Dalam dialog ada tata krama tak tertulis dimana ada yang berbicara dan ada yang mendengar. Saat satu orang berbicara, yang lain haruslah mendengar. Setelah satu orang selesai berbicara, yang lain bisa berganti bicara. Menimpali atau memotong pembicaraan lawan diperbolehkan sesekali. Prakteknya, jika seseorang sedang berdebat, dia cenderung beranggapan lawan bicaranya memancing pertengkaran. Jadilah acara debat di Indonesia diisi oleh aksi saling memotong pembicaraan lawan, tanpa memberikan kesempatan padanya untuk menyelesaikan pendapat, dan memonopoli pembicaraan, bicara terus-menerus tanpa berhenti saat lawan bicaranya masih bicara. Kenyataanya debat, bagaikan dialog santai, dapat menjadi tempat untuk mencurahkan pikiran dan isi hati serta juga dapat menjadi sebuah cara untuk mencari peyelesaian sebuah masalah. Persepsi keliru kedua adalah debat masih dianggap sebagai kegiatan mengalahkan seseorang dalam sebuah acara dialog. Justru debat adalah sebuah dialog tersendiri dimana orang-orang berdiskusi mengenai topik tertentu. Dalam diskusi tersebut, mereka yang terlibat akan saling mengemukakan pendapat mereka mengenai suatu topik sambil menyertakan argumentasi masing-masing. Contohnya, A mengatakan bahwa pendidikan gratis di Indonesia adalah mustahil karena, walau iuran sekolah gratis, seragam dan buku pelajaran tidak gratis. Sebagai lawan bicara, B dan C musti mengemukakan pendapat mereka, entah setuju atau tidak setuju, terhadap pendapat A. Jika B tidak setuju, maka ia harus memberikan argumentasinya. Katakanlah, pendidikan gratis adalah mungkin karena pemerintah bisa membuat anggaran tersediri untuk pengadaan seragam gratis dan buku pelajaran gratis bagi murid sekolah. Persepsi keliru ketiga adalah ketidakmampuan orang Indonesia dalam membedakan pendapat orang dan orang yang berpendapat. Dalam debat akan selalu kita jumpai aksi saling menyerang antar peserta debat, sesuatu yang sebenarnya normal dan alamiah. Karena itu, mereka yang terlibat dalam perdebatan harus mengingat bahwa debat adalah sebuah aksi adu argumentasi. Jadi, yang menjadi target serangan mustinya pendapat orang bukan orangya. Sayangnya, orang Indonesia hanya ingat falsafah debat pada awal perdebatan saja. Begitu acara debat berlangsung lama dan alot, kita mulai menyerang orang yang berpendapat, bukan pendapatnya. Apalagi saat seorang peserta debat mulai terpojok dan tidak bisa mempertahankan pendapatnya sendiri karena argumentasi lawan lebih baik. Akibatnya, terjadilah aksi saling menyerang pribadi peserta debat yang dimulai dengan sindir menyindir, meledek lawan bicara, menghina dan akhirnya berujung pada sumpah serapah dan saling memaki, terkadang juga berakhir dalam adu fisik. Sama sekali tidak terlihat adanya upaya untuk mementahkan atau mematahkan pendapat lawan bicara dengan memberikan argumentasi yang lebih baik dan lebih masuk akal. Sikap berkepala dingin yang harusnya diperlihatkan dalam acara debat sering kali hilang dan berganti dengan sikap emosional seperti berteriak-teriak, adu keras suara. Contoh paling baik bisa kita lihat saat TV One mengadakan acara debat tentang isu Ahmadiyah.

 

Penanaman falsafah musyawarah untuk mufakat adalah faktor ketiga yang membuat kegiatan berdebat menjadi sulit berkembang di Indonesia. Sebetulnya kegiatan berdebat sudah kita kenal dalam kehidupan dengan kata musyawarah. Kita semua yang telah mengenyam pendidikan di sekolah sudah lama dicekoki oleh paham musyawarah untuk mufakat, ingat PMP/PPKN. Seingat saya, kata debat jarang tersua dalam buku pelajaran tersebut. Dalam membicarakan suatu masalah, kita diminta untuk selalu bermusyawarah dulu untuk mencapai kemufakatan. Menurut KBBI edisi ke-3, musyawarah berarti kegiatan pembahasan bersama dan mufakat berarti sepakat atau seia sekata. Falsafah ini diajarkan sejak SD hingga universitas sehingga itu tertanam dalam benak orang Indonesia. Pada intinya, pengajaran musyawarah sebagai bagian dalam jalan hidup orang Indonesia adalah benar. Yang keliru adalah penggunaan kata mufakat sebagai tujuan musyawarah. Dalam penerapannya, musyawarah itu sendiri sesungguhnya jarang menghasilkan kemufakatan murni. Dalam sebuah musyawarah, setiap pesertanya pasti membawa pendapatnya masing-masing yang berbeda atau sama dengan yang lain. Jadi, hampir mustahil bila dalam musyawarah bisa selalu dicapai kemufakatan. Jika sebuah kegiatan musyawarah dipaksakan untuk mencapai kemufakatan, pasti akan ada segelintir orang yang merasa terpinggirkan karena pendapatnya tidak didengar dan mereka terpaksa harus mengiyakan pendapat orang lain. Apa salahnya untuk berbeda pendapat? Kelirukah itu? Apakah sikap berbeda pendapat dianggap sebagai sikap tidak menenggang rasa? Sering kali mereka yang berbeda pendapat disindir sebagai orang yang tidak solider atau tidak menenggang rasa. Apakah kemufakatan mutlak akan menghasilkan solidaritas mutlak juga? Yang ada justru solidaritas semu, karena yang beda pendapat setengah hati dalam pelaksaan. Musyawarah untuk mufakat adalah falsafah yang keliru. Boleh saja tidak mufakat dalam musyawarah tetapi semua peserta musyawarah harus mufakat dalam pelaksanaan hasil musyawarah. Mereka yang berbeda pendapat harus didengar suaranya tapi pelaksanaan keputusan adalah mutlak bagi setiap orang. Contoh jelas dari kelirunya musyawarah untuk mufakat bisa dilihat saat fraksi-fraksi DPR melakukan perdebatan alot akan suatu masalah. Sering kali, kebuntuan dalam persidangan diselesaikan lewat cara lobi. Lantaran paham musyawarah untuk mufakat sudah berada jauh di dalam alam bawah sadar orang Indonesia, maka mereka yang tidak setuju dibujuk atau dipengaruhi untuk mengubah sikapnya. Usulan untuk menyelesaikan kebuntuan dengan cara pengambilan suara, voting, sering kali dihindari semaksimal mungkin oleh anggota DPR dengan alasan, lagi lagi, musyawarah untuk mufakat. Justru kegiatan lobi melobi inilah yang menimbulkan aksi tawar menawar kepentingan untuk imbalan tertentu.

 

Debat memang masih sulit menjadi budaya dalam kehidupan orang Indonesia. Meski debat sudah diakrabi sebagai musyawarah, kita masih sulit untuk mengembangkannya lantaran tidak pernah dibiasakan sejak kecil, masih adanya kekeliruan dalam memahami kegiatan debat, dan masih kuatnya paham musyawarah untuk mufakat. Bagusnya, masih belum ada kata terlambat untuk melakukan perubahan. Mereka yang sudah atau baru menjadi orang tua bisa mulai memberikan porsi bicara lebih banyak pada anak sebelum membuat keputusan sendiri. Jika dulu orang tua lebih sering membuat keputusan, sekarang anak pun perlu dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Setiap ketidak setujuan dari diri anak harus disimak dengan baik. Dan agar pola pikir kritis anak bisa berkembang, tantang sang anak untuk bisa memberikan argumentasi pada pendapat yang mereka buat. Mendengar bukan berarti orang tua merendahkan diri di depan anak. Mengetahui bahwa orang tua mau mendengar saja sudah menyenangkan buat hati sang anak, biarpun keinginan mereka tidak terpenuhi. Berikutnya, orang Indonesia perlu memahami dengan baik tujuan utama dari kegiatan berdebat itu seperti apa. Debat itu sebetulnya serupa dengan diskusi, ada yang berpendapat, setuju dan tidak setuju. Semua itu normal saja. Yang musti diingat, semua peserta debat harus bisa membedakan antara pendapat orang dan orang yang berpendapat. Jadi, peserta debat harusnya menyerang pendapat lawan bicaranya bukan si pembicara. Emosi harus bisa dikendalikan dan setiap orang harus tunduk pada rasionalitas, dengan kata lain semua harus berkepala dingin. Jika seseorang tidak setuju dengan pendapatmu, jangan paksa dia untuk ikut setuju. Bujuklah dia. Tentunya, bujukan itu harus diikuti dengan argumentasi yang baik dan masuk akal, bukan sekedar asal bicara, jadi debat kusir nanti. Lewat kegiatan berdebat inilah, setiap orang bisa mengadu lebih jauh kemampuan masing-masing dalam membuat argumentasi yang bisa meyakinkan orang lain, seperti retorika. Yang terakhir, paham musyawarah untuk mufakat sudah waktunya untuk ditinjau ulang, kalau perlu dihapuskan. Musyawarah ya musyawarah, tapi hasil akhir tidak perlu harus mufakat. Bagaimana mungkin sepuluh orang peserta musyawarah bisa menyelesaikan diskusi dengan pemikiran yang sama 100%. Ada sebuah kalimat mutiara dari Jendral Patton yang berbunyi, “If everybody thinks alike, then somebody isn’t thinking.” Mufakat dalam musyawarah tidak mutlak, yang penting pelaksanaannya musti mufakat. Apapun keputusannya, setiap orang harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, lebih baik jika pemungutan suara, voting, juga dibiasakan sejak dini, dalam rapat keluarga, rapat OSIS, rapat RT/RW, rapat di kantor pemerintahan. Dengan voting, akan jelas berapa orang yang setuju dan tidak setuju. Denganvoting pula, mereka yang tidak setuju diakui kehadirannya dan tidak perlu khawatir jadi korban perasaan karena dipaksa setuju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s